Contoh Maslahah

Berikut adalah beberapa contoh Maslahah Mursalah. Terkadang sesuatu dapat dinilai maslahah oleh akal, dengan asumsi bahwa sesuatu tersebut dapat memberikan kebaikan atau menghindarkan keburukan. Apa yang dipandang maslahah secara logika tersebut terkadang relevan dengan tujuan ditetapkannya syariat (Maqasid Syariah), terkadang juga bertentangan dengan ketentuan syariat. Disisi lain, nilai kemaslahatan dapat diterima meski tidak ada dalil atau petunjuk syara yang secara tegas menolak atau mengakuinya. Beberapa contoh berikut menyebutkan berbagai kasus dimana sesuatu yang mengandung maslahah secara logika dinilai sesuai dengan Maqasid Syariah maupun yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

  1. Peraturan Rambu Lalu Lintas.

    Peraturan rambu lalu lintas tidak ada dalinya dalam nash. Tidak ada mobil atau kendaraan bermotor dan moda transportasi modern di zaman Islam awal. Dengan demikian tidak ada ketentuan hukum tentang rambu lalu lintas. Juga, tidak tidak dapat dilakukan Qiyas (analogi) karena tidak ada bandingan untuk kasus yang serupa didalam Quran dan Sunnah. Ini adalah contoh dimana nilai kemaslahatan dapat diterima meski tidak ada dalil atau petunjuk syara, baik yang menolak atau mengafirmasi. Peraturan rambu lalu lintas dinilai maslahah karena relevan dengan tujuan diturunkannya syariat (Maqasid Syariah), yaitu untuk memelihara keselamatan jiwa. Kita dapat membayangkan jika tidak ada peraturan berkendara, etika di jalan raya, tidak ada aturan ijin mengemudi, aturan maksimal beban bagi kendaraan, dan sebagainya. Keselamatan pengendara dan orang lain terancam, jalan mudah rusak karena beban berat kendaraan, pengemudi dibawah umur, ugal-ugalan, dan lainnya.



  2. Ketentuan Waris: Bagian Anak Laki-laki Dua Kali dari Bagian Anak Perempuan

    Bukankan lebih maslahah jika bagian waris anak laki-laki dan perempuan adalah sama?, apalagi di zaman kesetaraan ini?. Nah, Ukuran kemaslahatan ditetapkan bagian waris anak Laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian waris anak perempuan adalah berdasarkan syara, tidak berdasarkan akal / logika. Artinya, dengan ditetapkannya ketentuan itu alam syariat, menandakan bahwa hal itu maslahah. Logika akal bisa saja menganggap maslahah menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, misalnya karena dinilai lebih adil, dengan mempertimbangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Atau dalam kasus lain, mungkin justru bisa jadi lebih maslahah jika perempuan mendapat bagian lebih banyak. Tetapi logika akal ini bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti disebutkan dalam QS. An-Nisa/4: 11.

    يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

    “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” QS. An-Nisa/4: 11

    Dari kasus ini kita bisa mempelajari bahwa apa yang dianggap maslahah bagi akal, bisa jadi bukan maslahah di sisi Allah. Maka logika akal ini tidak lain adalah kemasalahatan semu atau palsu. Dan Syariat membatalkan atau tidak menganggapnya sebagai kemaslahatan. Konsep “memberikan kebaikan atau menghindarkan keburukan” yang dimaksud dalam Maslahah bukanlah segala yang bermanfaat atau memberi kenikmatan dalam perspektif manusia. Manfaat dalam konteks ini ditentukan oleh pembuat hukum syara, yaitu Allah, jadi bukanlah manusia yang menentukan apakah itu bermanfaat atau mudharat bagi dirinya.

    Lihat Mashlahah dan Maqashid Syariah Perspektif Al-Ghazali

  3. Iddah Bagi Perempuan Yang Dicerai atau Ditinggal Mati Suaminya

    Masa Iddah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Jika hamil, maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Jika sedang mengalami siklus haid, masa iddahnya sebanyak tiga kali siklus haidnya. Juga jika mengalami istihadhah, masa iddahnya tiga kali masa haid. Sedang untuk perempuan yang belum pernah berhubungan badan dengan suaminya, tidak memiliki masa iddah. Penetapan masa iddah ini adalah berdasarkan syara, yang menandakan bahwa ukuran tersebut adalah maslahah. Logika akal bisa saja menganggap maslahah menentukan alternatif durasi waktu selain yang disebutkan itu, misal dari sudut pandang psikologi atau medis. Tetapi Maslahah dalam konteks ini, yang menentukan apakah itu bermanfaat atau mudharat bagi dirinya, bukanlah manusia, tetapi ditentukan oleh pembuat hukum syara, yaitu Allah.

  4. Kewajiban Membayar Pajak

    Ini adalah contoh yang diberikan Umar bin Khattab dalam pengelolaan tanah-tanah rakyat hasil peperangan. Contoh ini terjadi dalam kasus jatah harta rampasan perang pasca ditaklukannya Syam, Irak, dan Persia dimana negeri-negeri ini memiliki tanah pertanian luas dan subur. Tanah-tanah yang disita Umar bin Khattab tersebut dijadikan milik negara, tidak dibagi-bagikan pada pasukan Islam. Umar bin Khattab memberikan keputusan bahwa tanah tersebut digarap pemilik aslinya dan sebagai gantinya diberlakukan pajak atas tanah-tanah tersebut.

    Keputusan Umar bin Khattab tersebut dinilai kontroversial pada masanya, karena tidak sesuai dengan ketentuan pembagian rampasan perang dalam Qs. Al-Anfal/8: 41.

    وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍۢ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ

    “Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” Qs. Al-Anfal/8: 41

    Umar bin Khattab juga dinilai mengingkari Sunnah, dimana Nabi Muhammad pernah membagikan tanah kota Khaibar kepada pasukan Islam setelah ditaklukan. Lalu, apakah Umar bin Khattab melawan ayat Quran dan sekaligus tidak mencontoh Sunnah Nabi?. Pertimbangan Umar bin Khattab adalah soal kemaslahatan. Oleh Umar bin Khattab, pajak dari tanah tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan finansial pasca penaklukan dan menggaji para tentara yang bertugas di sana.



  5. Zakat Bagi Mualaf

    Ini adalah contoh lain yang diberikan Umar bin Khattab ketika tidak memberikan bagian zakat kepada mualaf (orang yang baru masuk Islam) sebagaimana Qs. At-Taubah/9: 60, dimana diterangkan bahwa para mualaf mendapat bagian dari harta zakat. Namun Umar bin Khattab justru tidak memberikan jatah mereka, karena konteksnya yang sudah beeda.

    إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌۭ

    “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” Qs. At-Taubah/9: 60

    Berbagai contoh keputusan dengan pertimbangan maslahah misalnya terlihat ketika Abu Bakar ash Shiddiq berinisiatif mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Sesuatu yang tidak diperintahkan dalam nash atau dicontohkan Nabi. Keputusan Umar bin Khattab lain yang juga maslahah misalnya dalam menciptakan sistem penjara dan pajak. Utsman bin Affan juga memberikan keputusan maslahah ketika menyatukan bacaan Quran. Dan Ali bin Abi Thalib ketika memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Kufah juga atas dasar pertimbangan maslahah.



  6. Pencatatan Pernikahan oleh KUA

    Pernikahan tetap dianggap sah meski tidak dicatat secara resmi oleh negara melalui KUA. Selama terpenuhi rukun adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi, wali nikah perempuan, saksi, dan adanya ijab qabul. Pencatatan perkawinan oleh KUA adalah maslahah sebagai bukti ketika ada gugatan dalam perkawinan, persoalan nafkah, pembagian harta bersama, waris dan lainnya. Meski tidak ada dalil atau petunjuk syara dalam pencatatan pernikahan oleh KUA, baik yang secara tegas menerima atau menolaknya, pencatatan pernikahan relevan dengan tujuan ditetapkannya syariat (Maqasid Syariah). Yaitu untuk keturunan (hifzh an-nasb) dan memelihara harta (hifzh al-mal).

Ushul Fiqih

Kembali ke atas